Surya Fajar — Pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026 menunjukkan tren positif dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas sebesar 3,23 persen dan fatalitas hingga 24,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat yang mencapai lebih dari 143 juta orang.
Presiden Haidar Alwi Care, Haidar Alwi, menilai hasil tersebut tidak terlepas dari peran Polri dalam mengelola pergerakan kendaraan secara lebih terukur, terutama melalui rekayasa lalu lintas dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Dalam skala pergerakan sebesar ini, pengamanan tidak bisa bersifat rutin. Dibutuhkan kendali yang presisi dan keputusan yang cepat di lapangan,” ujar Haidar dalam keterangannya.
Selama Operasi Ketupat 2026, Polri mengerahkan sekitar 161.243 personel gabungan dan mendirikan 2.746 posko yang tersebar di berbagai titik strategis. Pengamanan mencakup jalur tol, arteri, pelabuhan penyeberangan, stasiun, bandara, hingga kawasan wisata.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri menerapkan skema rekayasa lalu lintas dinamis seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow. Pada arus balik, kebijakan one way nasional diberlakukan dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju Jakarta.
Menurut Haidar, pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengaturan lalu lintas konvensional menuju pengelolaan mobilitas berbasis kondisi riil di lapangan.
Namun demikian, ia menilai tantangan pada arus balik tetap signifikan. Kepadatan kendaraan, potensi kelelahan pengemudi, serta konsentrasi arus di jalur tertentu menjadi faktor risiko yang perlu terus diantisipasi.
“Penurunan angka kecelakaan perlu diapresiasi, tetapi pengamanan harus dijaga konsistensinya hingga seluruh rangkaian arus balik selesai,” kata dia.
Selain pengaturan lalu lintas, Polri juga mengoptimalkan pemantauan arus secara real time, patroli, serta layanan pengaduan masyarakat melalui hotline 110. Keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Dinas Perhubungan, hingga tenaga kesehatan, menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.
Haidar menambahkan, indikator keberhasilan pengamanan tidak hanya dilihat dari kelancaran arus, tetapi juga dari kemampuan menekan risiko kecelakaan secara berkelanjutan.
“Ketika mobilitas tetap tinggi tetapi risiko bisa ditekan, itu menunjukkan sistem berjalan. Di situ peran negara menjadi relevan dan terukur,” ujarnya.
